Skandal Ijazah Palsu Jokowi Naik ke Penyidikan – Siapa yang Akan Terjebak?

Polda Metro Jaya Tingkatkan Status Perkara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi ke Tahap Penyidikan

JAKARTA, TIZENESIA.COM – Polda Metro Jaya secara resmi telah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara pada Kamis (10/7/2025) menemukan adanya unsur pidana dalam laporan tersebut.

Dasar Peningkatan Status Perkara

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, peningkatan status ini didasarkan pada hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana.

“Satu laporan dari pelapor Ir. HJW dalam gelar perkara disimpulkan terdapat dugaan peristiwa pidana, sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” jelas Ade Ary dalam keterangan resmi, Jumat (11/7/2025).

Enam Laporan yang Ditangani Penyidik

Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kini menangani enam laporan terkait kasus ini, dengan rincian:

1. Laporan dari Presiden Jokowi

• Terdaftar dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
• Dilaporkan pada 30 April 2025 sebagai kasus pencemaran nama baik dan fitnah.
• Lima terlapor:
  • Roy Suryo Notodiprojo
  • Rismon Hasiholan Sianipar
  • Eggi Sudjana
  • Tifauzia Tyassuma
  • Kurnia Tri Royani
• Status saat ini: Masih sebagai terlapor, proses pembuktian berlangsung.

1. Lima Laporan Pelimpahan dari Polres

• Tiga laporan sudah naik ke tahap penyidikan dengan objek perkara penghasutan.
• Dua laporan lainnya dicabut karena pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi.
• Meski demikian, polisi tetap akan memeriksa dua laporan terakhir untuk memastikan kepastian hukum.

Barang Bukti yang Diserahkan

Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti, antara lain:

• 1 flashdisk berisi 24 tautan video YouTube.
• Tangkapan layar konten dari media sosial X (Twitter).
• Fotokopi ijazah dan legalisirnya.
• Fotokopi sampul skripsi dan lembar pengesahan.

Pasal-pasal yang Dijerat

Para terlapor dijerat dengan sejumlah pasal, meliputi:

• KUHP:
• Pasal 310 (Pencemaran Nama Baik)
• Pasal 311 (Fitnah)
• UU ITE:
• Pasal 27A (Penyebaran Konten Melanggar Kesusilaan)
• Pasal 45 Ayat (4) (Penyebaran Berita Bohong)

Dua Pokok Perkara Utama

Penyidik saat ini fokus pada dua pokok perkara:

1. Pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden Jokowi.
2. Penghasutan dan penyebaran berita bohong yang melibatkan nama kepala negara.

Proses Hukum Selanjutnya

Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, polisi akan melakukan:

• Pemeriksaan lebih mendalam terhadap saksi dan barang bukti.
• Pemanggilan ulang para terlapor jika diperlukan.
• Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk kementerian pendidikan untuk verifikasi dokumen.

Respons Publik

Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengedepankan proses hukum yang transparan dan profesional. Masyarakat diharap tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” tegas Ade Ary.

Langkah ini menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus ujian bagi integritas publik figur di Indonesia.

(Sumber: Humas Polda Metro Jaya, Dokumen Resmi LP, dan Analisis Hukum)