TIZENESIA.COM – Percakapan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait biaya pembuatan sumur bor menjadi perbincangan luas di media sosial. Warganet menyoroti angka Rp100 juta hingga Rp150 juta yang disebut dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa biaya sumur bor sebesar Rp150 juta tidak bisa disederhanakan seolah hanya untuk satu rumah warga.
“Biaya itu wajar karena program sumur bor yang dimaksud bukan skala rumah tangga,” kata Donny kepada Republika di Jakarta, Sabtu (3/1/2025).
Program Skala Komunal, Jangkau 500 KK
Donny menjelaskan, sumur bor yang disebut KSAD merupakan program yang telah diresmikan di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Proyek tersebut dirancang untuk melayani hingga 500 kepala keluarga (KK).
Menurut dia, sistem yang digunakan bukan sekadar sumur bor konvensional, melainkan pompa hidram (hydraulic ram pump) yang memungkinkan distribusi air secara berkelanjutan, bahkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pertanian.
“Jadi ini bukan sumur bor di rumah-rumah. Sekali bangun, manfaatnya besar dan jangka panjang,” ujar Donny.
Selain Banyumas, program serupa juga telah dijalankan TNI AD di sejumlah daerah lain seperti Karawang dan wilayah rawan kekeringan lainnya.
TNI AD Siap Buktikan di Lapangan
Donny mengakui, pernyataan biaya tersebut memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Namun, ia menegaskan TNI AD terbuka dan siap menunjukkan langsung hasil pembangunan di lapangan.
“Biasa, kadang disalahartikan seolah mahal sekali. Nanti bisa dilihat sendiri hasilnya di lapangan,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa nilai anggaran harus dilihat dari cakupan manfaat, teknologi yang digunakan, serta keberlanjutan akses air bersih bagi warga terdampak bencana.
Prabowo Nilai Biaya Masih Terjangkau
Dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan langsung biaya pembuatan sumur bor kepada jajaran terkait.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa biaya berkisar Rp100 juta, termasuk instalasi air dan tangki penampungan yang dapat langsung dimanfaatkan warga. Sementara KSAD Jenderal Maruli menyebut biaya bisa mencapai Rp150 juta, tergantung kondisi tanah di lokasi.
“Rp100 juta sampai Rp150 juta, Bapak,” ujar Suharyanto.
Prabowo menilai angka tersebut masih tergolong murah, namun ia menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan prajurit yang terlibat dalam pembangunan.
“Menurut saya Rp150 juta itu murah. Tapi ini sudah termasuk biaya tenaga kerja atau belum?” tanya Prabowo.
Suharyanto memastikan personel TNI AD yang terlibat tetap mendapatkan insentif sesuai alokasi anggaran. Pernyataan itu disambut tawa KSAD Jenderal Maruli saat Presiden kembali menegaskan bahwa seluruh pekerja harus dibayar dengan layak.
