TIZENESIA.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menjalankan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto dengan fokus penanganan persoalan di Papua. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor khusus di Bumi Cendrawasih untuk mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah HAM di wilayah tersebut.
Penugasan Khusus untuk Papua
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Gibran akan diberikan mandat khusus melalui Keputusan Presiden (Kepres) untuk menangani berbagai isu di Papua.
“Concern pemerintah dalam menangani Papua sangat serius. Beberapa hari terakhir, sedang dibahas pemberian penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7).
Tugas Gibran tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap menjadi sorotan.
Kantor Wapres di Papua?
Yusril menyebut, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pembukaan kantor Wakil Presiden di Papua. Hal ini dimaksudkan agar Gibran dapat bekerja secara intensif di lapangan.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun Papua secara holistik, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga keadilan sosial.
Prabowo Pilih Natalius Pigai, Sosok Aktivis Papua untuk HAM
Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Menurutnya, pilihan ini sangat tepat mengingat latar belakang Pigai sebagai aktivis HAM asal Papua.
“Langkah Pak Prabowo ini sangat strategis karena Pak Pigai tidak hanya memahami betul persoalan HAM, tetapi juga berasal dari Papua,” jelas Yusril.
Apa Dampaknya?
Jika rencana ini terealisasi, Gibran akan menjadi Wakil Presiden pertama yang secara aktif berkantor di luar Jakarta untuk fokus menangani suatu wilayah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan perdamaian di Papua, yang selama ini menjadi salah satu daerah dengan tantangan kompleks.
Namun, apakah langkah ini akan membawa perubahan signifikan? Semuanya tergantung pada implementasi dan dukungan penuh dari seluruh pihak.
