MAKASSAR, TIZENESIA.COM – Pasca dibakar massa dalam demonstrasi akhir Agustus lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terpaksa menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagai kantor sementara. Penggunaan gedung yang berada di Kompleks Perkantoran Dinas PU tersebut resmi dimulai pada Senin, 8 September 2025.
Keputusan ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan, khususnya pembahasan anggaran, tidak terhambat. Sementara itu, usulan renovasi atau pembangunan gedung baru senilai Rp233 miliar telah diajukan ke pemerintah pusat.
Kantor Sementara untuk Efisiensi dan Hindari Sorotan
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menjelaskan bahwa peminjaman gedung dinas dipilih setelah melalui proses survei dan koordinasi. Dari beberapa opsi, Gedung BMBK dinilai paling representatif karena memiliki banyak ruangan yang dapat menampung 84 anggota dewan.
“Kami pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama. Kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Fauzi, Ahad (7/9/2025).
Ia menegaskan bahwa opsi menyewa hotel secara tegas dihindari. Langkah ini diambil untuk efisiensi anggaran sekaligus mencegah sorotan publik yang tidak perlu. “Anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel,” jelasnya.
Pembahasan Anggaran Daerah Jadi Prioritas
Keputusan untuk segera menempati kantor sementara didorong oleh agenda legislatif yang padat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Fauzi menekankan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 harus segera disahkan dan segera dilanjutkan dengan pembahasan APBD Pokok 2026. “Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” katanya.
Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Yasir Machmud. Ia menegaskan bahwa seluruh agenda kedewanan, terutama rapat-rapat pembahasan anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus tetap berjalan tanpa gangguan.
Usulan Pembangunan Gedung Baru Capai Rp233 Miliar
Di tempat terpisah, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengonfirmasi bahwa usulan pembangunan atau renovasi gedung DPRD yang rusak telah diajukan secara resmi kepada pemerintah pusat.
“Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form diberikan dari kementerian. Anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujar Gubernur.
Kompleks perkantoran sementara yang digunakan DPRD Sulsel juga menaungi tiga dinas lainnya, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).
