TIZENESIA.COM – Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2025 memantik perdebatan sengit. Pemerintah, melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersikukuh bahwa campur tangan Soeharto dalam pembantaian massal 1965-66 “tidak pernah terbukti.” Namun, penelusuran Tizenesia melalui sejumlah penelitian, buku, dan dokumen rahasia yang telah dideklasifikasi justru mengungkap narasi yang bertolak belakang.
Fakta Sejarah vs. Klaim Pemerintah
Sebuah dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta tertanggal 30 November 1965 dengan jelas menyatakan, “TNI hendak melanjutkan kampanye represi PKI atas perintah Jenderal Soeharto.” Temuan ini bukanlah satu-satunya. Riset intensif dari peneliti Australia, Jess Melvin, mengungkap bahwa tidak lama setelah para jenderal dibunuh, Soeharto telah mengirimkan telegram internal militer yang berpesan: “PKI perlu ditumpas.”
Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa tindakan Soeharto pada Oktober 1965 bukanlah sekadar respons spontan terhadap kematian enam jenderal, melainkan pelaksanaan rencana serangan antikomunis yang telah dipersiapkan.
Namun, ketika ditanya tentang bukti-bukti ini, Fadli Zon membantah dengan tegas di Istana Presiden, “Enggak pernah ada buktinya, kan? Pelaku genosida apa? Enggak ada.”
Pengakuan di Ruang Rahasia dan Dukungan Internasional
Dukungan dan pengetahuan AS atas peran Soeharto terungkap dalam dokumen-dokumen rahasia lainnya. Pada Mei 1970, dalam pertemuan pertamanya dengan Presiden AS Richard Nixon, Soeharto disebutkan “dengan jujur mengakui telah melemahkan kekuatan Partai Komunis Indonesia,” yang ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung atas pembunuhan massal tersebut.
AS tidak hanya mengetahui, tetapi juga aktif mendukung. Gedung Putih berjanji meningkatkan bantuan militer dan mendukung rezim baru ini. Sebuah laporan internal AS pada 1966 menggambarkan bagaimana elite militer yang bersekutu dengan Soeharto mendekati perusahaan asing untuk melemahkan pemerintahan Sukarno dan melegitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Angkatan Darat.
Bradley Simpson, pengarsip di National Security Archive, menyimpulkan, “Dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi ini… merinci catatan panjang dukungan AS terhadap salah satu orang paling brutal dan korup di abad ke-20.”
Rekayasa Kuasa: Propaganda dan Konsolidasi Kekuatan
Buku “The Jakarta Method” (2020) karya Vincent Bevins mengungkap bahwa Soeharto bukanlah figur yang tidak tahu menahu. Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief, dua pimpinan Gerakan 30 September, dilaporkan pernah menemui Soeharto dan memberitahukan rencana operasi mereka. Alih-alih mencegah, Soeharto dikabarkan justru menggunakan pemberontakan itu sebagai dalih untuk merebut kekuasaan.
Setelah mengambil kendali Angkatan Darat, Soeharto mengontrol semua media massa dan melancarkan propaganda sistematis untuk menciptakan kebencian masif terhadap PKI. Militer menyebarkan cerita-cerita mengerikan tentang penyiksaan para jenderal oleh anggota Gerwani, yang kemudian terbukti oleh sejarawan Benedict Anderson sebagai narasi palsu untuk memuluskan jalan kekuasaan Soeharto.
Konsolidasi kekuasaannya semakin kokoh dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), di mana ia menunjuk diri sendiri sebagai panglima. Lembaga ini memberinya wewenang luar biasa untuk memerintahkan “pembersihan” tidak hanya di kalangan militer, tetapi juga masyarakat sipil.
Mekanisme Pembantaian yang Terkoordinir
Menurut penelitian Jess Melvin dalam “The Army and the Indonesian Genocide” (2018), pembantaian 1965 adalah kampanye terkoordinir yang dikoordinir langsung oleh Soeharto. Militer mengaktifkan rantai komando yang telah ada untuk menumpas PKI.
“Ada telegram yang keluar dari Soeharto, pada 1 Oktober pagi. Dia mengumumkan kepada pimpinan militer harus siap,” ujar Melvin. Pola pembunuhan massal pun sistematis: dimulai dari pemimpin PKI, lalu merambah ke anggota organisasi underbouw-nya, keluarga, hingga warga biasa yang hanya dicurigai.
Pasukan khusus seperti RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie dikerahkan untuk memimpin pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Soeharto sendiri disebut melakukan kunjungan mendadak ke Jawa Tengah untuk memantau situasi.
Genosida dan Akhir Cerita Reformasi?
Pada 2016, Pengadilan Rakyat Internasional 1965 (IPT 1965) menyimpulkan bahwa kekerasan 1965 memenuhi kriteria genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948. IPT menyatakan Indonesia bersalah atas kejahatan kemanusiaan dengan korban diperkirakan 400.000–500.000 jiwa tewas, serta 600.000 lainnya dipenjara dalam kondisi tidak manusiawi.
Pelanggaran HAM berat Soeharto tidak berhenti di tahun 1965. Rentetan peristiwa kelam seperti Pepera 1969 di Papua, pendudukan Timor Timur, hingga peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari menorehkan catatan suram selama 32 tahun pemerintahannya.
Bagi para kritikus, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan sekadar penghargaan, melainkan penguburan akhir bagi agenda Reformasi. Andi Achdian, dosen sosiologi Universitas Nasional, menegaskan, “Secara hukum jelas konsekuensinya… artinya menutup semua pintu bagi apa yang disebut pelanggaran HAM berat.”
Dia menambahkan, “Karena prinsip dasar dari demokratisasi Indonesia adalah penegakan HAM… Tapi, itu dilunturkan dengan pelaku pelanggaran HAM berat bisa jadi pahlawan nasional. Artinya, ini cerita akhir Reformasi.”
Dengan gelar pahlawan yang kini disandangnya, negara seolah memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan tentang satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia, meninggalkan para korban dan penyintas dalam bayang-bayang narasi resmi yang dipaksakan.
